Monthly Archives: May 2009

Identifikasi Aspek Lingkungan dan Pentingnya Dampak

aspek-lingkunganOrganisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi aspek lingkungan dari kegiatan, produk atau jasa yang dapat dikendalikan dan oleh karenanya diharapkan memiliki pengaruh, untuk menentukan aspek-aspek yang memiliki atau dapat memiliki dampak penting ke lingkungan. Organisasi harus menjamin bahwa aspek yang terkait dengan dampak penting di pertimbangkan dalam membuat tujuan lingkungannya.

Organisasi harus membuat informasi ini terbarui.

(Sumber: ISO 14001: 1996)

URAIAN
Aktivitas identifikasi dan evaluasi aspek lingkungan merupakan dasar dari SML sehingga pemahaman dan metodologi dan hasil merupakan satu keharusan yang penting. Organisasi harus mengenali aspek/dampak lingkungan sebelum dapat membangun suatu SML yang baik. Bila diibaratkan dengan tubuh manusia, aspek merupakan darah yang

Kebijakan Lingkungan

kebijakan-lingkunganManajemen puncak harus menetapkan kebijakan lingkungan organisasi dan menjamin bahwa kebijakan
a) sesuai dengan sifat, skala dan dampak lingkungan kegiatan, produk atau jasa;
b) termasuk komitmen untuk peningkatan berkelanjutan dan pencegahan pencemaran;
c) termasuk komitmen untuk patuh terhadap peraturan lingkungan terkait dan persyaratan-persyaratan lain yang berlaku terhadap perusahaan;
d) memberikan kerangka kerja untuk membuat dan mengkaji tujuan dan sasaran lingkungan;
e) didokumentasikan, diterapkan dan dipelihara dan dikomunikasikan kepada semua karyawan;
f) tersedia kepada masyarakat;

(Sumber: ISO 14001: 1996)

Program-Program Pengelolaan Lingkungan

globeSebagaimana disebutkan di atas, bahwa peran pemerintah sangat besar pada tahun 80-an yang merupakan gambaran prinsip ‘command and control’, pemerintah memberikan aturan yang harus dijalankan dan mengawasi apakah perintah tersebut dilaksanakan dengan baik. Dengan kondisi kepedulian masyarakat yang belum tinggi dan belum berfungsinya elemen-elemen pengelolaan lingkungan seperti LSM, konsultan dan auditor maka praktek tersebut mungkin merupakan pilihan terbaik.

Beberapa program pengelolaan lingkungan yang dikembangkan oleh pemerintah antara lain: Amdal, Prokasih, Adipura, Super B3, Penghargaan Kalpataru, Produksi Bersih, Proper Prokasih, dan Langit Biru. Separuh dari program tersebut merupakan bentuk ‘command and control’ sedangkan yang lain adalah program-program sukarela. Perubahan dalam konsep ini merupakan bentuk adaptasi dari pengaruh luar juga karena pada kenyataannya ‘perintah dan awasi’ membutuhkan biaya yang mahal dan dalam konteks Indonesia sangat langka pemerintah berhasil memenangkan pengadilan masalah lingkungan ini.

Peraturan-Peraturan Lingkungan

peraturanKeberadaan PPLH ternyata menjadi dimungkinkannya keberadaan Undang-undang No. 4 tahun 1982 mengenai Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jelas bagi kita semua bahwa UU ini menjadi batu penjuru (milestone) sangat penting dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia, karena untuk menerapkan UU perlu dibentuk institusi-institusi pengelolaan lingkungan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sampai akhir tahun 80-an, terbukti bahwa pengelolaan lingkungan masih digerakkan oleh badan-badan pemerintah melalui program-program seperti Adipura, Prokasih, dan Amdal. Masyarakat luas termasuk perusahaan-perusahaan belum terlibat aktif atau minimal berusaha mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah secara normatif.

Pada tahun 1990 ketika dibentuk BAPEDAL, semakin banyak dihasilkan peraturan-peraturan lingkungan baru yang merupakan kebutuhan bagi penegakan hukum yang efektif dan kebutuhan kalangan industri terhadap aturan main yang jelas. Tercatat disahkan

Institusi Pengelolaan Lingkungan

pplhInstitusi pertama yang berperan didalam pengelolaan lingkungan Indonesia adalah PPLH (Pusat Penelitian Lingkungan Hidup) di bawah Sekretariat Negara, yang kemudian diikuti dengan pembuatan institusi-institusi serupa di perguruan-perguruan tinggi. Walaupun belum bersifat sebagai badan pembuat kebijakan atau penegakan hukum, tetapi institusi ini merupakan cikal bakal lahirnya Kementrian Negara Lingkungan Hidup pada tahun 1982 dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan pada tahun 1990. Di tingkat provinsi dalam kurun waktu tersebut didirikan biro lingkungan hidup di Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan Kantor Negara Lingkungan Hidup pusat tersebut. Saat ini, disetiap propinsi hingga kabupaten dapat ditemui badan pengelola lingkungan (Biro Lingkungan Hidup) atau Bapedalda yang bertugas untuk membuat kebijakan-kebijakan pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum terhadap perusahaan di daerah-daerah.

Pengelolaan Lingkungan di Indonesia

Pengelolaan lingkungan suatu perusahaan merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan nasional yang dikoordinasikan dan dikendalikan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Supaya SML perusahaan berjalan dengan baik perusahaan harus memahami betul peraturan-peraturan lingkungan yang berlaku, institusi atau kelembagaan pelaksana peraturan tersebut dan program-program yang dikembangkan oleh institusi tersebut. Salah satu alasannya adalah bahwa pemerintah merupakan ‘pihak terkait’ paling penting dalam pengelolaan lingkungan dan perusahaan yang menerapkan SML harus dapat memasukkan kepentingan-kepentingan pihak terkait (pemerintah, masyarakat, LSM, dan lain-lain) dalam pembuatan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan.

Kunci Sukses ISO 14001

KeyKesuksesan ISO 14001 tergantung pada komitmen semua tingkatan dan fungsi, terutama dari manajemen puncak. Berbeda dengan Gugus Kendali Mutu (Total Quality Management) yang disusun dari tingkatan bawah untuk kemudian dilaporkan kepada manajemen puncak, SML harus dimotori oleh manajemen puncak sebagai lokomotif penggerak sistem. Tanpa komitmen yang terbukti di praktek lapangan maka sistem tersebut tidak akan memberikan manfaat yang berarti atau malah menyebabkan beban-beban baru. Manajemen puncak membuat kebijakan lingkungan yang berisi komitmen (niat dan janji) untuk mengelola dampak lingkungan sebaik-baiknya, sehingga janji ini harus ditindaklanjuti oleh para manajer yang menggerakkan pesan yang sama ke tingkatan di bawahnya dan seterusnya. Pencapaian terhadap kebijakan manajemen puncak tersebut pada akhirnya dilaporkan kepadanya untuk mendapatkan momentum perbaikan dan peningkatan berkelanjutan.

PRINSIP-PRINSIP SML

Prinsip dasar Sistem Manajemen Lingkungan
Manajemen Lingkungan (ML) adalah bagian integral Sistem Manajemen Lingkungan karena ML hanya mencakup Pengendalian dan Pemantauan Operasi seperti IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), APPU (Alat Pengendalian Pencemaran Udara seperti Dust Collector) and Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Pengendalian Operasional hanya merupakan salah satu sub-sistem dari sistem yang terdiri dari sub-sistem lain seperti Kebijakan Lingkungan, Program Management Lingkungan, Komunikasi, Pelatihan dan lain-lain. Selain itu ML pada umumnya hanya terbatas pada tanggung jawab Seksi Lingkungan (kalau departemen tersebut ada) atau satu/dua individu tanpa keikutsertaan departemen/seksi lainnya.

SML ISO 14001

sgs-iso-14001Standar Manajemen Lingkungan dimaksudkan untuk memberikan perusahaan-perusahaan suatu kerangka kerja pengelolaan lingkungan yang efektif yang dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen lainnya (misalnya, sistem manajemen mutu dan keselamatan kerja) dan untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan ekonomi dan lingkungannya. Kerangka kerja akan memungkinkan perusahaan tersebut memiliki satu alat dan cara untuk menjaga keberlangsungan dan keandalan pengelolaan lingkungannya dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dimungkinkan karena SML merupakan suatu struktur manajemen yang berbasis Perencanaan – Pelaksanaan – Pemeriksaan dan Tindakan yang memungkinkan kinerja lingkungan akan selalu terkendali dan berkembang.

Menurut definisi Standar, Sistem Manajemen Lingkungan (SML) adalah Bagian dari keseluruhan sistem manajemen termasuk struktur organisasi, aktivitas perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumber daya untuk membuat, menerapkan, mencapai, mengkaji dan memelihara kebijakan lingkungan. Frasa pertama dalam definisi ini ‘Bagian dari keseluruhan’ berarti bahwa masalah-masalah lingkungan harus menjadi bagian dari fungsi-fungsi organisasi seperti pemasaran,

Understanding and Implementing ISO 9001

iso-9001The ISO 9001 model is based on a specific management philosophy. This philosophy determines the structure, planning and implementation of the standard. It is the single most important element which is embedded within the standard. It’s called the Shewhart/Deming Cycle. It is a simple but powerful concept. This cycle contains four elements:

Plan > Do > Check > Act

where as an organization,

  • You plan the elements of the QMS in order to meet customer requirements and enhance their satisfaction;
  • You implement the QMS as per the plan;
  • You monitor, measure and analyze the performance of the QMS against the plan; and
  • You take actions to continually improve the QMS.

You will also need to apply the same philosophy when managing the processes that make up the QMS, where