Pengelolaan lingkungan suatu perusahaan merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan nasional yang dikoordinasikan dan dikendalikan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Supaya SML perusahaan berjalan dengan baik perusahaan harus memahami betul peraturan-peraturan lingkungan yang berlaku, institusi atau kelembagaan pelaksana peraturan tersebut dan program-program yang dikembangkan oleh institusi tersebut. Salah satu alasannya adalah bahwa pemerintah merupakan ‘pihak terkait’ paling penting dalam pengelolaan lingkungan dan perusahaan yang menerapkan SML harus dapat memasukkan kepentingan-kepentingan pihak terkait (pemerintah, masyarakat, LSM, dan lain-lain) dalam pembuatan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan.

Komitmen kepatuhan dalam kebijakan lingkungan hanya dapat dicapai jika SML sejalan dengan praktek pengelolaan lingkungan yang dibangun berdasarkan struktur persyaratan-persyaratan dalam peraturan-peraturan lingkungan seperti pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran limbah B3, pengendalian pencemaran udara, dan lain-lain. Selain itu jaringan yang terbentuk antara perusahaan dengan pemerintah merupakan bukti-bukti komunikasi eksternal yang harus dipertahankan. Dengan demikian sangatlah penting bagi perusahaan untuk mengetahui sampai sejauh mana mereka memiliki interaksi dengan faktor eksternal tersebut.