Monthly Archives: June 2009

PROGRAM MANAJEMEN LINGKUNGAN

reed-yellow-greenOrganisasi harus membuat dan memelihara program untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program tersebut termasuk

a.      penugasan tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang relevan dalam organisasi;

b.      cara dan jangka waktu pencapaiannya

 

Proyek-proyek yang terkait dengan pembangunan baru dan modifikasi aktivitas, produk atau jasa, program harus ditambahkan jika relevan untuk memastikan bahwa Program Lingkungan berlaku untuk proyek.

(Sumber: ISO 14001: 1996)

 

 

 

URAIAN

Tidak ada yang istimewa tentang program manajemen lingkungan karena program adalah suatu metoda terencana untuk mencapai tujuan/sasaran lingkungan. Program sebagai bagian dari perencanaan lingkungan seharusnya diintegrasikan dengan perencanaan-perencanaan strategis perusahaan. Di dalam suatu format kerangka kerja PML mengidentifikasi aksi-aksi spesifik yang diperlukan berdasarkan prioritas perusahaan, karakteristik operasi dampak penting lingkungan terkait dengan menggunakan indikator lingkungan untuk mengevaluasi kinerja tujuan/sasaran.

 

Organisasi harus membuat dan memelihara program untuk mencapai tujuan dan sasaran.

 

Interpretasi dari persyaratan di atas nampak jelas, yaitu terkait dengan tujuan dan sasaran yang telah dibuat, organisasi harus membuat suatu program untuk menjamin tercapainya tujuan/sasaran lingkungan tersebut. Tanpa suatu dokumen program formal maka tidak ada suatu kepastian apakah manajemen puncak telah setuju dengan rencana yang terkandung dalam program dan tentu saja biaya yang diperlukan. Selain itu, karyawan terkait juga tidak bisa bekerja dalam tim dalam upaya menjalankan peran dan tanggung jawabnya.

 

Program tersebut termasuk

·         penugasan tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang relevan organisasi;

·         cara dan jangka waktu pencapaiannya

 

Diperjelas dalam kalimat berikutnya di atas bahwa tanggung jawab pencapaian tujuan dan sasaran harus ditetapkan karena penugasan suatu proyek harus merupakan suatu tugas formal yang perlu ditunjang dengan sumber-sumber daya pendukung seperti dana, alat, dokumen dan manusia (anggota tim). Sepantasnya, dokumen yang sama (baca: program tertulis) memuat juga jangka waktu pencapaian sebagai batas waktu bagi karyawan yang telah ditugaskan dan juga catatan untuk manajemen ketika harus memantau upaya pencapaiannya.

 

Yang penting di sini juga adalah cara untuk mencapainya karena program yang baik jika dilengkapi dengan rincian tindakan-tindakan yang sesuai dengan arah tujuan/sasaran-nya maka akan memberikan jaminan terhadap pencapaiannya. Walaupun tidak ada rencana yang sempurna, suatu rencana yang lengkap akan mengurangi potensi deviasi dan kegagalan program itu sendiri. Sebagaimana kata pepatah: “Dengan Perencanaan yang baik berarti kita telah menyelesaikan setengah dari pekerjaan”.

 

PERMASALAHAN

1.      Tidak dibuat suatu rincian tentang cara pencapaian tujuan dan sasaran sehingga kurang memberikan gambaran yang memadai dan menyakinkan bagi karyawan dalam memainkan peran dan tanggung jawabnya. Misalnya, tujuan untuk memenuhi baku mutu emisi gas dari cerobong dengan memasang scrubber tidak menyebutkan pembuatan desain alat, pelaksanaan tender, pengukuran kualitas gas-gas emisi dan ujicoba alat.

2.      Cara-cara yang dibuat tidak berdasarkan analisa yang mendalam sehingga nampak tidak ada korelasi yang menyakinkan bahwa suatu tujuan dan sasaran yang tercapai sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Contoh, program pengurangan limbah kertas di ruang administrasi ditetapkan dalam waktu tiga tahun atau pembangunan landfill ditetapkan selesai dalam 6 bulan sedangkan landfill perlu ijin dari pemerintah melalui suatu Studi AMDAL.

3.      Beban tanggung jawab diserahkan kepada tanggung jawab fungsional (bukan kepada tanggung jawab struktural) atau steering committee yang bersifat sementara sehingga memberi kesan sistem terpisah dari tanggung jawab yang terkait dengan aktivitas sehari-hari.

4.      Tidak dilakukan pemantauan perkembangan program per setiap rincian tahap yang dibicarakan di atas. Hal ini akan menyebabkan pelaksanaan program yang keluar dari rel yang direncanakan tanpa diketahui. Ketika masalah menjadi besar, semua orang terkejut kenapa penyimpangan tersebut tidak lekas diperbaiki dari awal.

 

PENERAPAN

1.      Kumpulkan daftar tujuan dan sasaran yang telah disetujui.

2.      Buatlah langkah-langkah pencapaian serinci mungkin dengan melibatkan operator jika mungkin, untuk melihat alternatif-alternatif yang mungkin ada dan tingkat kesulitannya.

3.      Tetapkan penanggungjawab, metoda, jangka waktu dan indikator pencapaian.

4.      Sosialisasikan isi program kepada tiap-tiap departemen dengan kemungkinan perubahan jika diperlukan.

5.      Laksanakan program dan pantau secara periodik.

 

DOKUMENTASI

1.      Manual berisi tata cara pembuatan dan pelaksanaan PML.

2.      Catatan PML dan pemantauann secara periodik.

3.      Catatan-catatan pendukung hasil penerapan program manajemen lingkungan.

 

 

KESIMPULAN

PML merupakan bukti implementasi bahwa perusahaan akan menerapkan komitmen terhadap peningkatan berkelanjutan. Suatu proyek di dalam bidang lingkungan untuk mengubah dari kondisi belum patuh menjadi patuh atau dari sekedar peduli menjadi lebih bersih.

 

 

Tujuan Dan Sasaran Lingkungan

stop-pencemaranOrganisasi harus membuat dan memelihara tujuan dan sasaran lingkungan terdokumentasi, pada fungsi dan level yang relevan di dalam organisasi.

Di dalam membuat dan mengkaji tujuannya, organisasi harus mempertimbangkan peraturan dan persyaratan lain, aspek penting lingkungan, pilihan-pilihan teknologi dan finansial, persyaratan operasi dan bisnis, dan pandangan dari pihak terkait.

Tujuan dan sasaran harus konsisten dengan kebijakan lingkungan, termasuk komitmen dengan pencegahan pencemaran.

(Sumber: ISO 14001: 1996)

URAIAN

 

Tujuan/sasaran lingkungan merupakan bentuk pengendalian pencemaran dan sekaligus sebagai kendaraan untuk menjalankan komitmen terhadap peningkatan berkelanjutan. Elemen ini memberikan jaminan kepada publik, bahwa perusahaan yang bersertifikat ISO 14001 merupakan perusahaan yang memiliki dan memelihara kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan secara aktif. Penerapan dan pencapaian tujuan/sasaran lingkungan pada akhirnya secara langsung atau tidak langsung akan meningkatkan  kinerja lingkungan. Kalau pada hari organisasi belum sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan peraturan maka hanya masalah waktu bahwa semua ketentuan-ketentuan akan dapat dipenuhi.

 

Sekali lagi, suatu SML organisasi yang berjalan dalam suatu peningkatan berkelanjutan (kinerja lingkungan) harus dicapai dan ditunjukkan melalui tujuan dan sasaran. Meskipun, tidak berarti bahwa semua area yang memiliki aspek lingkungan penting harus ditingkatkan pada saat yang sama, karena pertimbangan finansial bisnis dan alasan-alasan operasional lainnya. Senyatanya, area yang paling besar menimbulkan resiko lingkungan atau yang secara sistem masih lemah perlu ditingkatkan lebih dulu. Sehingga tujuan/ sasaran dapat terkait dengan upaya memenuhi kualitas emisi gas buang sehingga berada didalam baku mutu pemerintah atau meningkatkan pengetahuan tim ISO tentang peraturan-peraturan lingkungan itu sendiri.

 

Organisasi harus membuat dan memelihara tujuan dan sasaran lingkungan terdokumentasi, pada fungsi dan level yang relevan di dalam organisasi

 

Perusahaan diwajibkan untuk mendokumentasikan tujuan dan sasaran lingkungannya, tetapi tidak ada persyaratan untuk mendokumentasikan prosedur pembuatan tujuan dan sasaran lingkungan ini. Yang diperlukan dalam hal ini adalah suatu mekanisma kerja yang memadai dan terbukti konsisten dalam membuat tujuan dan sasaran lingkungan. Misalnya, bahwa setiap tujuan dan sasaran dibuat dari aspek penting lingkungan atau setiap tujuan tersebut memiliki Program Manajemen Lingkungan untuk mencapainya.

 

Pada fungsi dan level yang relevan di dalam organisasi.

 

Di dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan harus mendapat dukungan dari departemen atau seksi-seksi sebagai perwujudan sub-sistem dari keseluruhan Sistem Manajemen Lingkungan. Bukti dukungan atau dapat dikatakan pendelegasian ini sebaiknya terlihat nyata, dalam artian bahwa tujuan/sasaran juga dibuat terhadap departemen yang relevan. Misalnya, tujuan lingkungan berupa penghematan pemakaian energi listrik, secara alami, membutuhkan keterlibatan seluruh departemen dalam tingkatan yang berbeda-beda. Pengurangan pemakaian listrik di produksi sebesar 10%, di kantor 5%, di utilitas 10%, yang akan mencapai pengurangan total 10% pengurangan berdasarkan jumlah pemakaian tahun lalu. Tujuan/sasaran lingkungan yang lain, seperti pengurangan jumlah buangan scrap logam, mungkin hanya dibuat untuk departemen produksi, pemeliharaan dan lingkungan saja.

 

Di dalam membuat dan mengkaji tujuannya, organisasi harus mempertimbangkan peraturan dan persyaratan lain, aspek penting lingkungan, pilihan-pilihan teknologi dan finansial, persyaratan operasi dan bisnis, dan pandangan dari pihak terkait.

 

Selain aspek penting, beberapa hal harus dipertimbangkan dalam membuat tujuan dan sasaran, yaitu peraturan-peraturan lingkungan dan persyaratan lain, teknologi dan finansial, operasi dan bisnis dan pihak-pihak terkait.

 

Faktor peraturan lingkungan dan persyaratan lain mengarahkan bahwa jika ada aspek penting yang belum bisa dipatuhi (compliance) maka aspek tersebut merupakan prioritas pertama dari tujuan dan sasaran yang akan dibuat. Esensi dari tujuan/sasaran adalah untuk memperbaiki kinerja lingkungan yang belum memuaskan, termasuk bagi aspek-aspek penting yang masih belum memenuhi persyaratan peraturan. Pendekatan yang sama berlaku untuk aspek penting yang mendapatkan perhatian khusus dari pihak-pihak terkait. Aspek penting bau dari proses pelarutan lateks dari pabrik pengolahan karet sangat potensial untuk dijadikan tujuan dan sasaran walaupun tidak ada peraturan lingkungan atau persyaratan teknis yang dilampaui. Dengan demikian, tercipta keterkaitan yang erat antara komitmen untuk patuh terhadap lingkungan sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan lingkungan dengan tujuan/sasaran lingkungan itu sendiri.

 

Perusahaan juga harus mengkaji teknologi yang tersedia. Pendekatan BATNEEC dapat digunakan sebagai dasar dalam pemilihan teknologi ini. BATNEEC adalah Best Available Technology Not Entailing Excessive Cost, pada prinsipnya meminta kepada perusahaan untuk mencari opsi teknologi tidak terbatas pada wilayah suatu negara tetapi kepada kemungkinan ketersediaannya (available) di dunia. Walaupun pertimbangan ekonomi tetap berlaku yang dinyatakan bahwa tidak menimbulkan biaya yang berlebihan. ISO tidak mengharapkan perusahaan untuk semata-mata melindungi lingkungan tanpa memasukkan faktor bisnis atau ekonomi yang mendasari keberlangsungan suatu industri. Tidak ada gunanya suatu perusahaan mencoba melindungi lingkungan dengan mengeluarkan dana besar untuk pembangunan fasilitas-fasilitas pengendalian pencemaran, tetapi kemudian bangkrut karena tidak mampu bersaing akibat biaya produksi yang meningkat. Organisasi harus menemukan keseimbangan terhadap faktor-faktor pembuatan tujuan dan sasaran yang dikemukakan di atas.

 

Tujuan dan sasaran harus konsisten dengan kebijakan lingkungan, termasuk komitmen dengan pencegahan pencemaran

 

Suatu sistem manajemen adalah bentuk proses komunikasi horisontal antar karyawan dan vertikal dari manajemen puncak, manajemen menengah hingga para pelaksana. Termasuk dalam hal penyusunan tujuan dan sasaran, suatu tujuan dan sasaran dibuat berdasarkan hasil identifikasi aspek dan dampak yang merupakan masukan dari seluruh karyawan di rangkum oleh kepala seksi/departemen dan disahkan oleh manajemen (alur bawah ke atas). Sebaliknya, tujuan dan sasaran harus konsisten dengan kebijakan lingkungan yang menggambarkan bahwa manajemen puncak telah memberikan arahan bagi pembuatan tujuan dan sasaran lingkungan perusahaan (alur atas ke bawah).

 

Dari proses ini maka akan tercipta suatu konsistensi antara kebijakan lingkungan dan tujuan/sasaran lingkungan. Bila di dalam kebijakan lingkungan menyebut mengenai komitmen terhadap konservasi sumber daya alam, tujuan/sasaran perusahaan harus berbicara hal yang sama. Sekali lagi, ini menggambarkan suatu harmoni antara visi/misi perusahaan yang diwakili oleh manajmen puncak dengan seluruh karyawannya.

 

…… termasuk komitmen untuk pencegahan pencemaran.

 

Pencegahan pencemaran menempati posisi yang penting karena antara lain itu disebutkan dalam kebijakan lingkungan dan diulangi dalam klausa ini. Mencegah tidak cukup hanya dengan mengolah limbah cair atau gas sehingga dapat dibuang ke lingkungan dalam suatu batas buangan yang diterima. Tetapi perusahaan harus mencari sumber-sumber dampak tersebut dan menemukan cara-cara untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak tersebut.

 

Tujuan/sasaran harus merupakan bentuk-bentuk penerapan pencegahan pencemaran dan bukan semata-mata suatu ‘end of pipe treatment’. Perusahaan ketika menyusun tujuan dan sasaran, pertama-tama, harus melihat kepada 4R (Reduce/Reduksi pada Sumber, Reuse/Penggunaan Kembali, Recycle/Daur Ulang, dan Recovery/Perolehan Kembali) dibandingkan dengan semata-mata Pengendalian Pencemaran seperti pengoperasian IPAL, APPU, dan Landfill.

 

Penerapan 4R yang cukup dikenal di Indonesia adalah program Minimisasi Limbah atau Produksi Bersih. Reduksi pada sumber (Reduce) dilakukan dengan antara lain: substitusi freon dengan non-freon untuk pengoperasian sistem pendingin; teknologi bersih dengan mengganti non-chlorine bleaching menjadi ozone bleaching di industri pulp dan kertas; memproduksi bensin tanpa timbal dari produsen bahan bakar kendaraan. Penggunaan Kembali (Reuse) mengedepankan penggunaan kembali limbah tanpa proses konversi yang rumit, sebagai contoh adalah menerima kembali botol-botol bekas minuman dari para konsumen sehingga memutuskan daur hidup limbah menjadi bahan baku. Contoh Daur Ulang (Recycle) dan Perolehan Kembali (Recovery) adalah penyerahan oli bekas ke perusahaan pendaurulang, mengekstrak logam berat dari sludge (lumpur) pembuangan IPAL pabrik pelapisan logam.

 

Salah satu contoh pencegahan pencemaran adalah dengan melakukan optimasi proses produksi sehingga jumlah dan tingkat racun dampak dapat dikurangi. Di dalam proses dyeing, dengan menambah waktu pencelupan (dari 2 kali menjadi 3 kali) volume cairan yang dibuang berkurang dalam jumlah yang signifikan.

 

Tujuan dan sasaran tersebut harus, dalam bahasa Inggris, SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reasonable, and Time Frame). Spesifik adalah tujuan menggambarkan aspek penting, area dan masalah yang ingin diperbaiki. Misalnya, perbaikan kualitas limbah cair atau limbah padat yang terletak di bagian produksi atau hanya terbatas di area pengolahan limbah cair. Measurable atau Kuantifikasi dapat berupa nilai-nilai dalam baku mutu emisi yang tertuang dalam peraturan, jumlah bahan yang akan dihemat dan jumlah pegawai yang harus dilatih. Standar Sistem Manajemen Lingkungan berisi segala sesuatu dengan tindakan-tindakan yang mengandalkan ‘common sense’ (akal sehat). Demikian juga tujuan/sasaran selayaknya untuk bersifat sesuatu yang Achievable (Dapat Dicapai) dan Reasonable (masuk akal). Tidak ada gunanya organisasi membuat tujuan berjudul Emisi nol jika pada saat ini perusahaan tersebut masih berkutat dengan praktek-praktek ‘end of pipe’ dan belum memiliki kemampuan untuk menerapkan 4R. Sasaran yang terlalu ambisius dan tidak tercapai dapat memberikan suatu umpan balik negatif dari para karyawan yang melihat dan merasakan bahwa tujuan/sasaran mereka hanyalah sebuah slogan yang tidak perlu sungguh-sunggu dicapai. Para karyawan membutuhkan batu penjuru (milestone) sebagai titik-titik penting dalam bergerak maju secara pasti.

 

Yang terakhir adalah tujuan/sasaran harus memiliki batas waktu sehingga memberikan tekanan kepada semua pihak yang terkait untuk mencapai lebih cepat atau tepat waktu. Tanpa satu batas waktu pencapaian, biasanya tujuan/sasaran tersebut tidak berjalan dengan baik dalam arti karyawan terkait tidak merasa perlu segera menerapkan tindakan-tindakan yang telah ditetapkan.

 

PERMASALAHAN

1.      Tujuan dan sasaran tidak dibuat berdasarkan hasil identifikasi aspek penting lingkungan atau tidak konsisten dengan isi kebijakan lingkungan.

2.      Sasaran tidak terukur sehingga tidak mudah untuk menetapkan efisiensi pencapaian suatu tujuan dan sasaran.

3.      Formulasi tidak menggambarkan peningkatan yang diperlukan sehingga perusahaan terjebak kepada dokumentasi dari tujuan dan sasaran. Termasuk godaan untuk hanya memenuhi persyaratan dari Standar, yaitu adanya dokumen yang disebut tujuan/sasaran lingkungan.

4.      Ketika sudah tercapai tidak ada penetapan apakah akan diperbarui dengan target yang lebih ketat atau akan membuat suatu sasaran lingkungan baru.

 

 

PENERAPAN

1.      Membagikan daftar aspek penting kepada seluruh departemen dan seksi termasuk urutan prioritas aspek berdasarkan besarnya potensi dampak yang bisa ditimbulkan. Prioritas dibuat dari hasil evaluasi dampak penting lingkungan saja dan belum melihat faktor-faktor lain seperti kondisi pengendalian saat ini, teknologi, dan lain-lain.

2.      Menilai kinerja pengelolaan lingkungan terhadap masing-masing aspek penting dari sisi pemenuhan persyaratan peraturan, pencegahan pencemaran, dan peningkatan berkelanjutan.

3.      Menetapkan aspek penting yang, saat ini, belum memenuhi peraturan 100% untuk ditetapkan sebagai sasaran lingkungan.

4.      Memilih dari aspek penting yang sudah memenuhi peraturan atau tidak diatur oleh peraturan menjadi tujuan dan sasaran dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor lain (finansial, teknologi, dll).

5.      Menetapkan tujuan/sasaran dengan pendekatan SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reasonable, Timeframe);

6.      Mendefinisikan tujuan/sasaran untuk departemen/seksi yang terkait dengan satu tujuan/sasaran.

7.      Melanjutkan proses ke penyusunan Program Manajemen Lingkungan.

 

DOKUMENTASI

1.      Manual lingkungan membahas mengenai tata cara pembuatan tujuan/sasaran. Hal ini penting dilakukan karena kemungkinan besar perusahaan tidak membuat prosedur pembuatan tujuan/sasaran karena tidak dipersyaratkan oleh Standar.

2.      Catatan yang berisi tujuan dan sasaran lingkungan (dengan pengesahan oleh manajemen).

3.      Catatan yang berisi evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran yang dilakukan secara regular.

4.      Gambar desain, hasil perhitungan, dan laporan-laporan yang membuktikan penerapan tujuan/sasaran lingkungan ini.

 

KESIMPULAN

Tujuan dan sasaran lingkungan merupakan bukti bahwa perusahaan telah menerapkan komitmen peningkatan berkelanjutan dan menjadi alat untuk menjamin SML menuju kepada perbaikan terhadap kinerja lingkungan perusahaan secara terus menerus.

 

 

 

Identifikasi Peraturan Lingkungan Dan Persyaratan Lain

peraturanOrganisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap peraturan dan persyaratan lain yang berlaku untuk perusahaan tersebut, dan sesuai dengan aspek lingkungan dari aktivitas, produk atau jasa.”

(Sumber: ISO 14001: 1996)

URAIAN

Peraturan memuat persyaratan-persyaratan yang dapat digunakan sebagai spesifikasi atau standar kerja oleh perusahaan dalam pengelolaan lingkungan dan sekaligus untuk menghindari masalah-masalah hukum yang mungkin muncul. Permasalahan yang sering muncul adalah begitu banyak peraturan yang berlaku dan seringkali berubah sehingga penting bagi perusahaan untuk bisa mengikuti perkembangan dan perubahan peraturan atau bagian peraturan yang berlaku terhadap perusahaan tersebut. Klausa ini memberikan sarana bagi perusahaan untuk mengidentifikasi peraturan-peraturan yang terkait, persyaratan-persyaratan yang harus dirujuk dalam procedure/instruksi kerja lingkungan dan mampu mengikuti perkembangan peraturan-peraturan itu sendiri.

 

Organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi…….

 

Standar secara jelas meminta dibuatnya prosedur identifikasi peraturan lingkungan dan persyaratan lain yang bertujuan untuk menjamin perusahaan dalam memantau peraturan-peraturan lingkungan yang berlaku untuk perusahaan dan memperbarui isi daftar peraturan sesuai dengan perubahan dan perkembangan peraturan-peraturan lingkungan. Selain peraturan, perusahaan juga diminta untuk mengidentifikasi persyaratan lain yang merupakan dokumen-dokumen legal yang berlaku untuk perusahaan, diluar peraturan yang dikeluarkan sistem hukum Indonesia. Sebagai contoh adalah Montreal Protocol yang merupakan produk hukum internasional yang berlaku bagi unit-unit bisnis atau Kebijakan Korporat yang dikeluarkan oleh kantor pusat.

  

Memiliki akses terhadap peraturan dan persyaratan lain yang berlaku………

 

Peraturan-peraturan lingkungan selalu berkembang karena mengikuti perkembangan di masyarakat, industri, sistem hukum, atau bahkan isu-isu lingkungan internasional. SML suatu perusahaan harus mampu menanggapi perubahan-perubahan tersebut karena ‘masukan’ pada SML bisa berasal dari semua pihak terkait termasuk peraturan itu sendiri. Kemampuan sistem untuk menanggapi perubahan tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengatasi permasalahan hukum yang tidak dapat dihindari oleh perusahaan pada saat sekarang ini.

 

Perusahaan harus dapat menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu untuk mengikuti perkembangan peraturan sesuai dengan dinamika di dalam perkembangan isu-isu lingkungan. Untuk itu perusahaan harus membuat sumber-sumber informasi tentang peraturan lingkungan dan cara mengakses informasi darinya. Akses ini dapat dibuktikan berupa daftar alamat dan kontak di badan-badan yang membuat peraturan-peraturan lingkungan tersebut seperti Departemen Lingkungan Hidup, BAPEDAL (termasuk di daerah), Lembaga Penelitian, Buletin Lingkungan dan Badan Sertifikasi. Bukti bagi auditor eksternal adalah daftar peraturan lingkungan harus memuat lengkap semua peraturan yang terkait dengan aspek lingkungan perusahaan dan sosialisasi isi peraturan dengan departemen-departemen terkait.

 

……..dan sesuai dengan aspek lingkungan dari aktivitas, produk ata jasa

 

Daftar peraturan yang dibuat harus mencakup peraturan yang sesuai dengan kegiatan, produk dan jasa. Pabrik bahan kimia harus memuat peraturan-peraturan tentang Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun, Tata Cara Pengangkutan Bahan Kimia dan Tata Cara Penyimpanan Bahan Kimia. Sementara sebuah perusahaan pengiriman barang-barang elektronik tidak perlu memuat ketiga peraturan tersebut di atas.

 

PERMASALAHAN

1.      Pengetahuan mengenai peraturan lingkungan belum cukup.

Di dalam upaya memenuhi persyaratan klausa 4.3.2 ini, perusahaan harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai tentang peraturan-peraturan lingkungan. Yang pada umumnya, bukan merupakan suatu yang dikenal baik bagi sebagian besar karyawan perusahaan. Berbeda tentunya dengan pengetahuan dan pemahaman karyawan terhadap ‘mutu’ sebagai bagian dari penerapan suatu sistem manajemen mutu. Pengetahuan ini merupakan kepemilikan ekslusif bagian lingkungan. Berdasarkan sejarah perkembangan pengelolaan lingkungan, dapat dimengerti bahwa sebagian besar karyawan akan awam terhadap peraturan lingkungan dan berkesan tidak mau tahu. Tetapi efektivitas penerapan SML tidak terlepas dari pemahaman mereka terhadap persyaratan peraturan yang berlaku untuk dia. Contoh, banyak karyawan perusahaan tidak memahami bahwa bahan kimia dan limbahnya diatur dengan cara pemasangan label dan simbol, pencatatan yang ketat, dll. Yang merupakan rincian sebagaimana ditulis dam persyaratan peraturan.

 

2.      Kurang menghubungkan antara aspek lingkungan penting dengan peraturan yang berlaku. Semua yang diatur oleh peraturan lingkungan memberikan gambaran bahwa aspek tersebut adalah aspek penting tetapi perusahaan tidak membuat hubungan antara jenis aspek lingkungan dan peraturan yang mungkin mengaturnya.

3.      Terbatas pada mendaftar peraturan tetapi tidak mengkaji atau mengevaluasi persyaratan-persyaratan yang berlaku. Sasaran utama adalah ketentuan peraturan digunakan sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari para karyawan, tetapi tanpa sosialisasi orange mungkin tidak tahu betapa pentingnya suatu prosedur harus dijalanakan sepenuhnya.

  

PENERAPAN

 

1.      Mendaftar aspek lingkungan yang diatur oleh peraturan-peraturan lingkungan.

2.      Mendaftar peraturan-peraturan terkait.

3.      Mencatat persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam peraturan terkait.

4.      Membuat ringkasan isi peraturan-peraturan.

5.      Mensosialisasikan isi persyaratan terkait dengan tanggung jawab suatu departement.

6.      Melakukan audit dengan fokus pada penerapan elemen terkait.

 

DOKUMEN DAN CATATAN

  1. Manual menyinggung mekanisma identifikasi dan akses terhadap peraturan-peraturan lingkungan.
  2. Prosedur Identifikasi dan akses kepada peraturan-peraturan lingkungan.
  3. Daftar Peraturan Lingkunga terkait.
  4. Ringkasan Peraturan Lingkungan

 

 

KESIMPULAN

Sistem Manajemen Lingkungan harus tanggap terhadap perubahan-perubahan dari luar dan mampu mengadaptasi hal tersebut dalam tindakan-tindakan internal perusahaan. Peraturan lingkungan merupakan persyaratan pihak terkait paling penting sehingga organisasi harus selalu bisa mengikut perkembangannya.

 

CONTOH: PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN AKSES PERATURAN LINGKUNGAN

 

 

 

PIC
TAHAPAN
DOKUMEN

 

 

GA & LINGKUNGAN

 

 

 

 

GA & LINGKUNGAN

 

 

 

 

GA

 

 

 

 

 

 

 

 

GA

 

 

 

 

IDENTIFIKASI PERATURAN LINGKUNGAN

MEMBUAT DAFTAR PERATURAN LINGKUNGAN TERKAIT

MENGHUBUNGI INSTANSI PEMERINTAH DAN  AKSES LAIN

MEMPERBARUI DAFTAR PERATURAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DAFTAR ASPEK

DAFTAR PERATURAN

 

 

 

DAFTAR PERATURAN

 

 

 

 

 

DAFTAR AKSES

 

 

 

 

 

REVISI DAFTAR

 

DAFTAR PERATURAN LINGKUNGAN DAN PERSYARATAN LAIN 

 

No

PERATURAN

LINGKUP

SUBYEK

1

UUD RI 1945

 

 

2

UU Nomor 23/1997

Nasional

Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan

3

PP Nomor 20/1990 direvisi dengan PP85/2001

Nasional

Pengendalian Pencemaran Air

4

PP No. 27/1999

Nasional

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

5

PP No. 41/1999

Nasional

Pengendalian Pencemaran Udara

7

PP No. 18/1999 jo PP No. 85/1999

Nasional

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

8

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 416/ MENKES/PER/IX/1990

Nasional

Persyaratan Kesehatan

9

KepMen No. 35/MENLH/10/1993

Nasional

Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor

10

KepMen No. 13/MENLH/3/1995

Nasional

Baku Mutu emisi sumber tidak bergerak

11

KepMen No. 51/MENLH/101995

Nasional

Baku Mutu Emisi Sumber Bergerak

12

KepMen No. 48/MENLH/11/1996

Nasional

Baku Mutu tingkat kebisingan

13

KepMen No. 49/MENLH/11/1996

Nasional

Baku Mutu tingkat getaran

14

KepMen No. 50/MENLH/11/1996

Nasional

Baku Mutu tingkat kebauan

15

KepMen No. 15/MENLH/4/1996

Nasional

Program Langit Biru

16

KepMen No. 16/MENLH/4/1996

Nasional

Penetapan Prioritas Program Daerah Tk. I Program langkit Biru

17

KepMen No. 261/MENKES/SK/II/1998

Nasional

Persyaratan Kesehatan Lingkungan

18

KepMen No. 30/MENLH/X/1999

Nasional

Pedoman Penyusunan Dokumen pengelolaan lingkungan

19

KepMen 03/MENLH/2000

Nasional

Jenis Usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL

20

KepMen 205/BAPEDAL/07/1996

Nasional

Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak

21

KepMen 255/BAPEDAL/08/1996

Nasional

Tata cara dan persyaratan penyimpanan dan pengumpulan minyak pelumas bekas

22

SE-08/SE/02/1997

Nasional

Penyerahan Minyak  Pelumas Bekas

23

Kep-01/BAPEDAL/01/1995

Nasional

Tata cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3

24

Kepdal 02/BAPEDAL/09/1995

Nasional

Dokumen Limbah B3

25

Kepdal 03/BAPEDAL/09/1995

Nasional

Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3

26

Kepdal 04/BAPEDAL/09/1995

Nasional

Tata cara dan persyaratan penimbunan hasil pengolahan, persyaratan lokasi bekas pengolahan dan lokasi bekas penimbunan limbah B3

27

Kepdal 05/BAPEDAL/09/1995

Nasional

Simbol dan label Limbah B3

28

Kepdal 68/BAPEDAL/05/1994

Nasional

Tata cara memperoleh izin penyimpanan, pengumpulan, pengoperasian alat pengolahan, pengolahan dan penimbunan akhir limbah B3

29

Kep-250/M/SK/10/1995

Nasional

Pedoman Teknis penyusunan pengendalian dampak terhadap lingkungan hidup pada sektor industri

30

SK-148/M/SK/4/1985

Nasional

Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri

31

Kep-51/MEN/1999

Nasional

Nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja

32

SE-01/MEN/1997

Nasional

Nilai ambang batas faktor kimia di udara lingkungan kerja

33

SK gubernur No. 660.31/SK/694-BKPMD / 1982

Local

Tata cara pengendalian dan kriteria pencemaran lingkungan akibat industri

34

SK gubernur No. 10/1995

Local

Pengendalian Pembuangan Limbah Cair

35

Perda Jabar No. 9/1995

 

Pengendalian pembuangan Limbah Cair

36

SK Gubernur No. 6/1999

Local

Baku Mutu limbah cair bagi kegiatan industri di Jawa Barat

 

 

 

 

37

Keppress RI No. 23/1982

Nasional

Pengesahan Vienna Covention for the protection of the ozone layer and Montreal protocol on substances that deplete the ozone layer as adjusted and amended by the 27-29 June 1990

38

Keppress RI No. 92/1998

Nasional

Pengesahan Montreal Protocol on Substances that deplete the ozone layer, copenhagen 1992

39

Kep Menteri perindustrian dan Perdagangan RI No. 110/MPP/Kep/1/1998

Nasional

Larangan memproduksi dan memperdagangkan bahan perusak lapisan ozon serta memproduksi dan memperdagangkan barang baru yang menggunakan bahan perusak lapisan ozon

40

Kep. Menteri Perindustrian dan perdagangan RI No. 111/MPP/Kep/1998

Nasional

Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 230/MPP/ Kep/7/97 tentang Barang yang diatur tata niaga impornya Menteri Perindustrian dan perdagangan RI

41

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 410/MPP/Kep/9/ 1998

Nasional

Perubahan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan No. 110/MPP/ kep/1/1998

42

Keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan RI No. 411/MPP/Kep/9/ 1998

Nasional

Perubahan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan no. 111/MPP/ KPE/1/1998