Identifikasi Peraturan Lingkungan Dan Persyaratan Lain

peraturanOrganisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap peraturan dan persyaratan lain yang berlaku untuk perusahaan tersebut, dan sesuai dengan aspek lingkungan dari aktivitas, produk atau jasa.”

(Sumber: ISO 14001: 1996)

URAIAN

Peraturan memuat persyaratan-persyaratan yang dapat digunakan sebagai spesifikasi atau standar kerja oleh perusahaan dalam pengelolaan lingkungan dan sekaligus untuk menghindari masalah-masalah hukum yang mungkin muncul. Permasalahan yang sering muncul adalah begitu banyak peraturan yang berlaku dan seringkali berubah sehingga penting bagi perusahaan untuk bisa mengikuti perkembangan dan perubahan peraturan atau bagian peraturan yang berlaku terhadap perusahaan tersebut. Klausa ini memberikan sarana bagi perusahaan untuk mengidentifikasi peraturan-peraturan yang terkait, persyaratan-persyaratan yang harus dirujuk dalam procedure/instruksi kerja lingkungan dan mampu mengikuti perkembangan peraturan-peraturan itu sendiri.

 

Organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi…….

 

Standar secara jelas meminta dibuatnya prosedur identifikasi peraturan lingkungan dan persyaratan lain yang bertujuan untuk menjamin perusahaan dalam memantau peraturan-peraturan lingkungan yang berlaku untuk perusahaan dan memperbarui isi daftar peraturan sesuai dengan perubahan dan perkembangan peraturan-peraturan lingkungan. Selain peraturan, perusahaan juga diminta untuk mengidentifikasi persyaratan lain yang merupakan dokumen-dokumen legal yang berlaku untuk perusahaan, diluar peraturan yang dikeluarkan sistem hukum Indonesia. Sebagai contoh adalah Montreal Protocol yang merupakan produk hukum internasional yang berlaku bagi unit-unit bisnis atau Kebijakan Korporat yang dikeluarkan oleh kantor pusat.

  

Memiliki akses terhadap peraturan dan persyaratan lain yang berlaku………

 

Peraturan-peraturan lingkungan selalu berkembang karena mengikuti perkembangan di masyarakat, industri, sistem hukum, atau bahkan isu-isu lingkungan internasional. SML suatu perusahaan harus mampu menanggapi perubahan-perubahan tersebut karena ‘masukan’ pada SML bisa berasal dari semua pihak terkait termasuk peraturan itu sendiri. Kemampuan sistem untuk menanggapi perubahan tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengatasi permasalahan hukum yang tidak dapat dihindari oleh perusahaan pada saat sekarang ini.

 

Perusahaan harus dapat menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu untuk mengikuti perkembangan peraturan sesuai dengan dinamika di dalam perkembangan isu-isu lingkungan. Untuk itu perusahaan harus membuat sumber-sumber informasi tentang peraturan lingkungan dan cara mengakses informasi darinya. Akses ini dapat dibuktikan berupa daftar alamat dan kontak di badan-badan yang membuat peraturan-peraturan lingkungan tersebut seperti Departemen Lingkungan Hidup, BAPEDAL (termasuk di daerah), Lembaga Penelitian, Buletin Lingkungan dan Badan Sertifikasi. Bukti bagi auditor eksternal adalah daftar peraturan lingkungan harus memuat lengkap semua peraturan yang terkait dengan aspek lingkungan perusahaan dan sosialisasi isi peraturan dengan departemen-departemen terkait.

 

……..dan sesuai dengan aspek lingkungan dari aktivitas, produk ata jasa

 

Daftar peraturan yang dibuat harus mencakup peraturan yang sesuai dengan kegiatan, produk dan jasa. Pabrik bahan kimia harus memuat peraturan-peraturan tentang Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun, Tata Cara Pengangkutan Bahan Kimia dan Tata Cara Penyimpanan Bahan Kimia. Sementara sebuah perusahaan pengiriman barang-barang elektronik tidak perlu memuat ketiga peraturan tersebut di atas.

 

PERMASALAHAN

1.      Pengetahuan mengenai peraturan lingkungan belum cukup.

Di dalam upaya memenuhi persyaratan klausa 4.3.2 ini, perusahaan harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai tentang peraturan-peraturan lingkungan. Yang pada umumnya, bukan merupakan suatu yang dikenal baik bagi sebagian besar karyawan perusahaan. Berbeda tentunya dengan pengetahuan dan pemahaman karyawan terhadap ‘mutu’ sebagai bagian dari penerapan suatu sistem manajemen mutu. Pengetahuan ini merupakan kepemilikan ekslusif bagian lingkungan. Berdasarkan sejarah perkembangan pengelolaan lingkungan, dapat dimengerti bahwa sebagian besar karyawan akan awam terhadap peraturan lingkungan dan berkesan tidak mau tahu. Tetapi efektivitas penerapan SML tidak terlepas dari pemahaman mereka terhadap persyaratan peraturan yang berlaku untuk dia. Contoh, banyak karyawan perusahaan tidak memahami bahwa bahan kimia dan limbahnya diatur dengan cara pemasangan label dan simbol, pencatatan yang ketat, dll. Yang merupakan rincian sebagaimana ditulis dam persyaratan peraturan.

 

2.      Kurang menghubungkan antara aspek lingkungan penting dengan peraturan yang berlaku. Semua yang diatur oleh peraturan lingkungan memberikan gambaran bahwa aspek tersebut adalah aspek penting tetapi perusahaan tidak membuat hubungan antara jenis aspek lingkungan dan peraturan yang mungkin mengaturnya.

3.      Terbatas pada mendaftar peraturan tetapi tidak mengkaji atau mengevaluasi persyaratan-persyaratan yang berlaku. Sasaran utama adalah ketentuan peraturan digunakan sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari para karyawan, tetapi tanpa sosialisasi orange mungkin tidak tahu betapa pentingnya suatu prosedur harus dijalanakan sepenuhnya.

  

PENERAPAN

 

1.      Mendaftar aspek lingkungan yang diatur oleh peraturan-peraturan lingkungan.

2.      Mendaftar peraturan-peraturan terkait.

3.      Mencatat persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam peraturan terkait.

4.      Membuat ringkasan isi peraturan-peraturan.

5.      Mensosialisasikan isi persyaratan terkait dengan tanggung jawab suatu departement.

6.      Melakukan audit dengan fokus pada penerapan elemen terkait.

 

DOKUMEN DAN CATATAN

  1. Manual menyinggung mekanisma identifikasi dan akses terhadap peraturan-peraturan lingkungan.
  2. Prosedur Identifikasi dan akses kepada peraturan-peraturan lingkungan.
  3. Daftar Peraturan Lingkunga terkait.
  4. Ringkasan Peraturan Lingkungan

 

 

KESIMPULAN

Sistem Manajemen Lingkungan harus tanggap terhadap perubahan-perubahan dari luar dan mampu mengadaptasi hal tersebut dalam tindakan-tindakan internal perusahaan. Peraturan lingkungan merupakan persyaratan pihak terkait paling penting sehingga organisasi harus selalu bisa mengikut perkembangannya.

 

CONTOH: PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN AKSES PERATURAN LINGKUNGAN

 

 

 

PIC
TAHAPAN
DOKUMEN

 

 

GA & LINGKUNGAN

 

 

 

 

GA & LINGKUNGAN

 

 

 

 

GA

 

 

 

 

 

 

 

 

GA

 

 

 

 

IDENTIFIKASI PERATURAN LINGKUNGAN

MEMBUAT DAFTAR PERATURAN LINGKUNGAN TERKAIT

MENGHUBUNGI INSTANSI PEMERINTAH DAN  AKSES LAIN

MEMPERBARUI DAFTAR PERATURAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DAFTAR ASPEK

DAFTAR PERATURAN

 

 

 

DAFTAR PERATURAN

 

 

 

 

 

DAFTAR AKSES

 

 

 

 

 

REVISI DAFTAR

 

DAFTAR PERATURAN LINGKUNGAN DAN PERSYARATAN LAIN 

 

No

PERATURAN

LINGKUP

SUBYEK

1

UUD RI 1945

 

 

2

UU Nomor 23/1997

Nasional

Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan

3

PP Nomor 20/1990 direvisi dengan PP85/2001

Nasional

Pengendalian Pencemaran Air

4

PP No. 27/1999

Nasional

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

5

PP No. 41/1999

Nasional

Pengendalian Pencemaran Udara

7

PP No. 18/1999 jo PP No. 85/1999

Nasional

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

8

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 416/ MENKES/PER/IX/1990

Nasional

Persyaratan Kesehatan

9

KepMen No. 35/MENLH/10/1993

Nasional

Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor

10

KepMen No. 13/MENLH/3/1995

Nasional

Baku Mutu emisi sumber tidak bergerak

11

KepMen No. 51/MENLH/101995

Nasional

Baku Mutu Emisi Sumber Bergerak

12

KepMen No. 48/MENLH/11/1996

Nasional

Baku Mutu tingkat kebisingan

13

KepMen No. 49/MENLH/11/1996

Nasional

Baku Mutu tingkat getaran

14

KepMen No. 50/MENLH/11/1996

Nasional

Baku Mutu tingkat kebauan

15

KepMen No. 15/MENLH/4/1996

Nasional

Program Langit Biru

16

KepMen No. 16/MENLH/4/1996

Nasional

Penetapan Prioritas Program Daerah Tk. I Program langkit Biru

17

KepMen No. 261/MENKES/SK/II/1998

Nasional

Persyaratan Kesehatan Lingkungan

18

KepMen No. 30/MENLH/X/1999

Nasional

Pedoman Penyusunan Dokumen pengelolaan lingkungan

19

KepMen 03/MENLH/2000

Nasional

Jenis Usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL

20

KepMen 205/BAPEDAL/07/1996

Nasional

Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak

21

KepMen 255/BAPEDAL/08/1996

Nasional

Tata cara dan persyaratan penyimpanan dan pengumpulan minyak pelumas bekas

22

SE-08/SE/02/1997

Nasional

Penyerahan Minyak  Pelumas Bekas

23

Kep-01/BAPEDAL/01/1995

Nasional

Tata cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3

24

Kepdal 02/BAPEDAL/09/1995

Nasional

Dokumen Limbah B3

25

Kepdal 03/BAPEDAL/09/1995

Nasional

Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3

26

Kepdal 04/BAPEDAL/09/1995

Nasional

Tata cara dan persyaratan penimbunan hasil pengolahan, persyaratan lokasi bekas pengolahan dan lokasi bekas penimbunan limbah B3

27

Kepdal 05/BAPEDAL/09/1995

Nasional

Simbol dan label Limbah B3

28

Kepdal 68/BAPEDAL/05/1994

Nasional

Tata cara memperoleh izin penyimpanan, pengumpulan, pengoperasian alat pengolahan, pengolahan dan penimbunan akhir limbah B3

29

Kep-250/M/SK/10/1995

Nasional

Pedoman Teknis penyusunan pengendalian dampak terhadap lingkungan hidup pada sektor industri

30

SK-148/M/SK/4/1985

Nasional

Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri

31

Kep-51/MEN/1999

Nasional

Nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja

32

SE-01/MEN/1997

Nasional

Nilai ambang batas faktor kimia di udara lingkungan kerja

33

SK gubernur No. 660.31/SK/694-BKPMD / 1982

Local

Tata cara pengendalian dan kriteria pencemaran lingkungan akibat industri

34

SK gubernur No. 10/1995

Local

Pengendalian Pembuangan Limbah Cair

35

Perda Jabar No. 9/1995

 

Pengendalian pembuangan Limbah Cair

36

SK Gubernur No. 6/1999

Local

Baku Mutu limbah cair bagi kegiatan industri di Jawa Barat

 

 

 

 

37

Keppress RI No. 23/1982

Nasional

Pengesahan Vienna Covention for the protection of the ozone layer and Montreal protocol on substances that deplete the ozone layer as adjusted and amended by the 27-29 June 1990

38

Keppress RI No. 92/1998

Nasional

Pengesahan Montreal Protocol on Substances that deplete the ozone layer, copenhagen 1992

39

Kep Menteri perindustrian dan Perdagangan RI No. 110/MPP/Kep/1/1998

Nasional

Larangan memproduksi dan memperdagangkan bahan perusak lapisan ozon serta memproduksi dan memperdagangkan barang baru yang menggunakan bahan perusak lapisan ozon

40

Kep. Menteri Perindustrian dan perdagangan RI No. 111/MPP/Kep/1998

Nasional

Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 230/MPP/ Kep/7/97 tentang Barang yang diatur tata niaga impornya Menteri Perindustrian dan perdagangan RI

41

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 410/MPP/Kep/9/ 1998

Nasional

Perubahan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan No. 110/MPP/ kep/1/1998

42

Keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan RI No. 411/MPP/Kep/9/ 1998

Nasional

Perubahan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan no. 111/MPP/ KPE/1/1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Responses to Identifikasi Peraturan Lingkungan Dan Persyaratan Lain

  1. Muklisin says:

    minta SK Gubernur Jabar No.660.31/SK-/694/BKPMD/1982

  2. amelya says:

    Apakah saudara sudah dapat soft copy sk gubernurnya ?bisa share ke aku ?please……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>